Pariwisata global kini tengah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Salah satu sektor yang tumbuh paling pesat adalah halal tourism atau wisata ramah muslim. Tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah potensi pasar yang masif ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mentransformasi wilayahnya menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan muslim, baik domestik maupun internasional. Langkah ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah misi terintegrasi yang melibatkan penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi akar rumput, dan kolaborasi lintas sektor.

Visi Visioner dalam Peta Jalan Pembangunan Jateng

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam sebuah kesempatan di Wisma Perdamaian, Semarang, menegaskan bahwa Pemprov Jateng telah menyusun roadmap atau peta jalan pembangunan yang sangat terukur. Peta jalan ini menjadi kompas bagi arah kebijakan daerah hingga beberapa tahun ke depan.

Dalam skema tersebut, tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun penguatan infrastruktur. Tahun 2026 diarahkan pada pencapaian swasembada pangan. Sementara itu, puncaknya pada tahun 2027, fokus utama pemerintah akan diarahkan pada sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Namun, Ahmad Luthfi menekankan bahwa persiapan tidak boleh menunggu hingga tahun tersebut tiba.

"Kita tidak usah menunggu. Sekarang sudah dimulai," tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan urgensi bahwa untuk memenangkan persaingan di pasar pariwisata halal global, fondasi harus dibangun sejak dini. Jawa Tengah memiliki modal sosial dan alam yang luar biasa, mulai dari peninggalan sejarah Islam, pesantren yang tersebar luas, hingga kekayaan alam yang bisa dikelola dengan prinsip ramah muslim.

Memperkuat Ekosistem Melalui Sertifikasi Halal

Salah satu pilar utama dalam mewujudkan wisata ramah muslim adalah jaminan atas kehalalan produk dan layanan. Wisata ramah muslim bukan berarti melakukan Islamisasi tempat wisata, melainkan menyediakan fasilitas dan layanan tambahan (extended services) yang memudahkan wisatawan muslim dalam menjalankan kewajiban agamanya, seperti kemudahan akses makanan halal, tempat ibadah yang layak, hingga fasilitas yang menjaga privasi.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jateng gencar mendorong penguatan ekosistem industri halal. Langkah konkretnya meliputi kewajiban sertifikasi halal yang tidak hanya menyasar produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup bahan baku, produk kosmetik, hingga barang gunaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen.

Menyadari bahwa kendala biaya sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil, pemerintah menghadirkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMKM. Selain itu, ada pula program fasilitasi sertifikasi halal khusus bagi Industri Kecil Menengah (IKM). Dengan banyaknya produk lokal yang bersertifikat halal, maka ekosistem pendukung wisata ramah muslim di Jawa Tengah akan terbentuk secara alami dan kuat.

Pemberdayaan Santri dan Ekonomi Berbasis Komunitas

Unsur unik dari strategi Jawa Tengah adalah pelibatan dunia pesantren melalui program Santripreneur. Pesantren di Jawa Tengah bukan sekadar pusat pendidikan agama, melainkan motor penggerak ekonomi yang potensial. Melalui program ini, para santri dilatih untuk memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mereka mampu mengelola unit usaha secara mandiri.

Pengembangan wirausaha santri ini menjadi krusial karena mereka adalah representasi langsung dari nilai-nilai syariah. Ketika santri terjun ke dunia bisnis atau layanan wisata, mereka membawa standar etika dan pemahaman halal yang sudah mendarah daging. Hal ini menjadi nilai tambah bagi citra pariwisata Jawa Tengah di mata dunia, terutama bagi negara-negara serumpun atau negara Timur Tengah yang belum tergarap secara maksimal.

Sinergi Strategis dengan Hipmi Syariah Jawa Tengah

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara single-player. Di sinilah peran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Syariah Jawa Tengah menjadi sangat vital. Pelantikan pengurus masa bakti 2026–2029 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara regulator dan eksekutor di lapangan.

Ahmad Luthfi menilai bahwa Hipmi Syariah adalah mitra strategis yang mampu menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan pasar. "Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga didukung dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Ketua Hipmi Syariah Jateng, Muhammad Sabiq Kamalul Haq, menyambut baik visi tersebut. Dengan kekuatan sekitar 50 pengurus dan 500 anggota yang membina lebih dari 350 UMKM, Hipmi Syariah siap menjadi ujung tombak dalam memperkuat ekonomi halal. Fokus mereka tidak hanya pada peningkatan omzet, tetapi juga pada aspek teknis seperti investasi di sektor wisata halal dan pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di bawah naungan mereka.

Lebih dari Sekadar Profit: Orientasi Social Entrepreneurship

Hal menarik dari gerakan yang diusung oleh Hipmi Syariah Jateng adalah penekanan pada aspek social entrepreneurship. Sabiq mengungkapkan bahwa menjadi pengusaha di era sekarang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan materi semata. Para pengusaha muda harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan kesiapan Hipmi Syariah untuk membantu pesantren mengembangkan unit usaha melalui akses permodalan dari koperasi syariah. Dengan skema permodalan yang adil dan sesuai prinsip syariah, diharapkan pesantren-pesantren di Jawa Tengah dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi mandiri yang mendukung keberlanjutan wisata halal di daerahnya masing-masing.

Menjangkau Pasar Internasional

Target jangka panjang dari seluruh rangkaian upaya ini adalah membawa Jawa Tengah ke kancah internasional. Wisata ramah muslim di Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei, hingga negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Eropa yang populasi muslimnya mulai tumbuh.

Gubernur Ahmad Luthfi melihat celah besar pada pasar menengah. Menurutnya, potensi wisata halal jangan hanya berhenti pada skala mikro dan kecil. Harus ada lompatan menuju skala menengah agar daya saingnya semakin kuat di pasar global. Dengan infrastruktur yang semakin memadai di tahun 2025, Jawa Tengah akan siap menyambut lonjakan wisatawan dengan standar layanan internasional pada tahun 2027.












Kesimpulan

Perjalanan menuju "Jawa Tengah Destinasi Wisata Ramah Muslim 2027" adalah sebuah ikhtiar kolektif. Melalui perpaduan antara kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, kemudahan sertifikasi halal, pemberdayaan santri, dan energi pengusaha muda dari Hipmi Syariah, Jawa Tengah sedang membangun sebuah ekosistem ekonomi yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga berkah secara nilai.

Sinergi ini membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar tren keagamaan, melainkan sebuah strategi ekonomi yang inklusif dan mampu mendorong pertumbuhan daerah secara signifikan. Dengan persiapan yang matang sejak sekarang, Jawa Tengah optimis mampu menjadi pemain utama dalam industri halal dunia, sekaligus menyejahterakan masyarakatnya melalui pariwisata yang santun dan berkelanjutan.

sumber : https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=10950