Pelantikan HIPMI Syariah Jawa Tengah berlangsung di Semarang dalam sebuah acara yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama keluarga besar HIPMI Jawa Tengah. Suasana acara terasa hangat dan penuh semangat kolaborasi, dengan kehadiran Gubernur Jawa Tengah, jajaran pengurus HIPMI, para tokoh pengusaha, serta berbagai organisasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah, yayasan sosial, dan sejumlah asosiasi yang bergerak di bidang ekonomi syariah.
Momentum pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kontribusi pengusaha muda terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Jawa Tengah. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar anggota, khususnya dalam suasana Ramadan.
Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Tengah, Teddy Agung Tirtayadi, menyampaikan bahwa kehadiran HIPMI Syariah diharapkan mampu menjadi wadah strategis bagi pengusaha muda dalam membangun ekosistem bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.
Ia menekankan bahwa HIPMI Syariah tidak sekadar fokus pada sektor halal, tetapi juga mendorong terciptanya bisnis yang etis, transparan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Teddy juga mengungkapkan tingginya minat pengusaha muda terhadap ekonomi syariah. Saat ini, HIPMI Syariah Jawa Tengah telah memiliki sekitar 500 anggota dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, perdagangan, industri kreatif, hingga jasa dan teknologi.
Lebih lanjut, ia berharap HIPMI Syariah dapat menjadi motor baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan UMKM, pengembangan produk halal, serta sinergi dengan pemerintah dan berbagai lembaga terkait.
Sementara itu, Sekretaris Umum HIPMI Jawa Tengah, Zulkifli, menyampaikan bahwa sejumlah program nyata telah disiapkan. Program tersebut meliputi peningkatan sertifikasi halal bagi produk UMKM anggota, perluasan akses pasar, serta pelatihan dan pendampingan agar pengusaha muda mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Ia juga menegaskan bahwa sektor ekonomi halal memiliki potensi besar, sehingga HIPMI Syariah perlu berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga sertifikasi guna mempercepat pertumbuhan sektor ini.
Di sisi lain, Ketua HIPMI Syariah Jawa Tengah, Shabiq, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan organisasi ini aktif dalam menangkap peluang di sektor ekonomi syariah yang terus berkembang.
Menurutnya, peluang besar dapat ditemukan pada sektor wisata ramah muslim, kuliner halal, hingga produk gaya hidup halal. Ia menegaskan bahwa HIPMI Syariah siap menjadi penggerak dalam membangun ekosistem tersebut di Jawa Tengah.
Tidak hanya fokus pada bisnis, Shabiq juga menekankan pentingnya peran sosial organisasi. HIPMI Syariah berkomitmen untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta menjalin kolaborasi dengan berbagai yayasan dan lembaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah memberikan apresiasi atas terbentuknya HIPMI Syariah dan berharap organisasi ini mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah.
Ia menilai bahwa potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah sangat besar dan dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengusaha muda diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai program pembangunan.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai kunci percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. HIPMI Syariah dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak sinergi tersebut.
Acara pelantikan yang dipadukan dengan buka puasa bersama ini berlangsung penuh keakraban, mempererat hubungan antar pengusaha muda, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun ekonomi Jawa Tengah yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.
Dengan terbentuknya HIPMI Syariah Jawa Tengah, diharapkan akan muncul lebih banyak pengusaha muda yang tidak hanya sukses secara bisnis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
